• Sen. Jul 22nd, 2024

Kalah Dengan Tinggi Bungkus Rokok, Proyek Betonisasi di Lebak Wangi Diduga Ajang Korupsi Berjamaah

 

Punosekawan.com, KAB. TANGERANG, MPP – Kegiatan pembangunan betonisasi yang berlokasi di Pesona Lebak Wangi Dua (2) RT 09/10, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten. Diketahui, telah terpasang papan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tercantum volume Lebar 5 meter dan Panjang 107 meter, nilai kontrak sebesar Rp 125.656.000, sumber dana anggaran tahun 2022 dan sebagai pelaksana CV. Sinar Baru dengan waktu pelaksanaan 45 hari kalender, Senin (12/12/2022).

Pantauan awak Media Purna Polri didampingi Bauk selaku aktivis Pantura Kabupaten Tangerang dilokasi, terlihat kegiatan pekerjaan pembangunan betonisasi telah melanggar aturan. Terlihat jelas telah terpasang papan proyek dan tidak sesuai spesifikasi tekhnik. Diduga dalam pembangunan betonisasi tersebut telah menghamburkan uang rakyat.

Disela – sela kegiatan pembangunan betonisasi tersebut, Bauk mengatakan bahwa ada kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dinas Perumahan Permukiman dan Pemakaman, diduga pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan terindikasi mark – up anggaran harga barang, selain itu pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi tekhnik yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

“Kegiatan pembangunan betonisasi ini diduga ada kecurangan, sebab tampak di lokasi itu dikerjakan asal jadi, sebab paving blok tidak diangkat yang mengurangi kualitas ketebalan coran, tinggi coran mencapai 8 cm dan 9 cm,” tegas Bauk kepada awak Media Purna Polri, Senin(12/12/2022) malam.

Dikatakan Bauk lebih lanjut, meminta kepada inspektorat atau penegak hukum untuk menindak para oknum yang diduga melakukan penyelewengan anggaran tersebut dan memberikan sanksi tegas sesuai Undang-Undang yang berlaku.

“Kami sebagai aktivis pantura meminta kepada Bapak Bupati Tangerang, inspektorat dan penegak hukum untuk menindak dengan tegas para oknum yang terlibat dan memberikan sanksi sesuai aturan yang ada di negara kita. Kami juga akan memberikan Laporan Pengaduan Kepada pihak terkait,” tegasnya.

Bauk menambahkan, dalam kegiatan pembangunan betonisasi ini, diduga telah melanggar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No 14 Tahun 2008 dan UUD No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Pembangunan bisa terlaksana itu adanya peran rakyat melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan tiap tahunnya, ini uang rakyat. Dimana peran penting rakyat untuk pembangunan di wilayah masing – masing itu harus dirasakan dalam jenjang yang lama untuk menunjang roda perekonomian. Bilamana pembangunan jalan berkualitas, maka itu sangat bermanfaat dalam jenjang lama bagi para pengguna jalan untuk umum. Jangan menghambur – hamburkan uang rakyat dalam bidang pembangunan,” ujarnya.

(PS/SP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *