• Rab. Jul 24th, 2024

Ketua Pemerhati Jurnalis Siber Ramlan Tangahu Memperhatikan Wartawan Yang Tidak Mendapatkan Hak

 

Punosekawan.com, POHUWATO – Ketua Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) Kabupaten Pohuwato, Ramlan Tangahu, meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang ada di wilayahnya tidak berlaku diskriminasi terhadap wartawan yang ingin mendapatkan informasi terkait oknum kades di Kecamatan Patilanggio yang ditangkap karena narkoba.

Menurut Ramlan, sebelumnya telah ada wartawan yang datang ke Dinas PMD Pohuwato untuk melakukan wawancara terkait kasus oknum kades tersebut, namun pihak PMD enggan memberikan komentar.

Kemudian lanjutnya, pihak PMD yang enggan memberikan komentar tersebut justru memberikan statement ke media lain terkait kasus oknum kades terduga narkoba itu.

“Ini yang disayangkan, kenapa saat ditanya oleh media lain minta off the record, tetapi di media lain mau bicara. Ada apa dengan dinas PMD,” katanya. Rabu (8/2/2023).

Seharusnya kata dia, dinas PMD pohuwato memberikan kesempatan yang sama kepada semua wartawan untuk mengawal dan mendapatkan informasi atas kasus oknum kades yang ditangkap bersama rekannya AI (34) yang juga diduga sebagai Tim Kerja Bupati (TKB) dan Karyawan di PT. PETS.

Selain itu, Ramlan juga menduga bahwa Kadis dan Sekdis PMD Pohuwato berbeda pendapat terkait kasus tersebut.

“Yang satu bilang off the record, yang satu lagi statemennya sudah diberitakan. Aneh, kenapa justru dinas PMD yang seolah-olah bersitegang dengan persoalan tersebut,” jelasnya.

Sehingga kata Ramlan, dinas PMD pohuwato diharapkan terbuka dan bersikap jujur terkait kasus kades terduga narkoba tersebut.

“Kalau mau kasih statemen ke media, ya silahkan, kalau tidak mau kasih statemen, ya itu haknya, asal jangan terkesan sedang menyembunyikan sesuatu. Kami siap mengawal korban untuk melaporkan kasus itu karena diduga menghalangi tugas-tugas wartawan,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas (Kadis) PMD Pohuwato, Muzna Giasi, mengakui bahwa memang benar ada wartawan yang datang meminta tanggapan soal kasus kades tersebut.

“Kemarin mereka datang. Kemarin ini baku muka (berhadapan) dengan saya dengan Pak Kabid mereka datang ke kantor. Saya sampaikan seperti itu (proses kasus kades),” kata dia. Kamis, (9/2/2023).

Meskipun telah memberikan penjelasan terkait proses dari kasus tersebut, namun, Muzna, juga mengakui bahwa dirinya yang meminta agar persoalan itu untuk tidak diberitakan oleh wartawan.

“Saya sudah sampaikan kemarin, jangan dulu diberitakan. Tunggu dulu surat rekomendasi dari Kapolres,” bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas (Sekdis) PMD Pohuwato, Irfan Lalu, juga mengakui bahwa memang benar ada wartawan yang sebelumnya datang untuk meminta tanggapan soal kasus kades tersebut, namun ia belum memberikan komentar karena belum ada penetapan tersangka kepada kades tersebut.

Irfan, juga mengaku bahwa ia sebenarnya tidak ingin memberikan komentar ke media. Cuma, ia khawatir jangan sampai dituduh menutupi persoalan tersebut, sehingga memberanikan diri.

“Kemarin itu bukan dilarang memberitakan, cuma saya minta waktu. Pada saat itu memang belum ada penetapan tersangka dari pihak polres, jadi saya juga belum bisa kasih komentar apa-apa,” bebernya.

Tidak hanya itu, Irfan, juga meminta maaf kepada wartawan jika ada yang merasa didiskriminasi untuk mendapatkan informasi kasus kades tersebut.

“Kami dinas PMD, dari lubuk hati paling dalam tidak ada mengkategorikan wartawan ini yang harus dilayani, ini yang tidak, tidak ada seperti itu. Bagi kami teman-teman wartawan adalah sama semua. Dan kami tidak akan mungkin menutup-nutupi atau menghalang-halangi wartawan dalam mencari informasi bagi masyarakat luas,” pungkasnya.

(PS/RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *